Setyo Novanto Dan Misteri Korupsi eKTP

Masalah korupsi ektp memang seperti tidak ada ujungnya. Semakin kesini semakin banyak misteri yang terkuat. Pihak kejaksaan mulai memanggil saksi-saksi baru. Termasuk Paulus Tannos, yang diduga memiliki kesaksian tentang kasus korupsi ektp bersama setyo novanto. Walaupun sejak tahun 2012, Paulus Tannos berada di singapore, tapi dia datang untuk menjadi saksi atas proses pengadaaan ektp.

Kesaksian Paulus Yang bertemu Setya  Novanto

Paulus tannos merupakan pemilik perusahaan Sandipala Arthaputra. Perusahaan ini termasuk kedalam konsorisum pengadaaan ektp negara RI. Dari total proyek Rp 5,9 triliun, perusahaan sandipala arthaputra menggarap 44% nya. Paulus sudah beberapa kali ditemui oleh tim penyidik judi bola mengenai kasus pengadaan ektp ini. Dia menjelaskan bagaimana perjalanan proyek ektp ini terjadi dan bagaimana ada dugaan kasus korupsi didalamnya.

Dari kesaksian yang diberikan, Paulus Tannos berkata dia pernah bertemu dengan setya novanto. Pada saat itu setya novanto menjabat sebagai ketua umum fraksi partai Glokar di DPR. Sekitar tahun 2011, paulus bertemu dengan setya novanto untuk membahas masalah pengadaan eKTP. Dia perkenalkan oleh andi noranto. Lalu pada esok harinya, dia bertemu dengan setya novanto di rumah novanti, Jalan wijaya no 13, jakarta selatan. Pertemuan paulus dengan setya novanto, tidak hanya terjadi sekali, dua kali. Tapi sudah berkali-kali mereka bertemu untuk mempertanyakan perkembangan ektp. Dari kesaksian yang diberikan paulus, ini membuat misteri keterlibatan setya novanto semakin terlibat. Padahal pada sidang sebelumnya, setyo novanto  mengatakan bahwa dia tidak tahu menau mengenai pengadaan korupsi ektp. Jadi siapakah dalang sebenarnya?

Pansus Hak Angket KPK DPR

Dari kasus korupsi ektp ini, munculah masalah hak angket yang dikeluarkan DPR untuk menghentikan persidangan kasus ektp dari KPK. Pada jumat, 28 april 2017 yang lalu. DPR telah mengesahkan hak angket terhadap KPK. Lalu dibentuklah panitia khusus (pansus) hak angket. Sebelumnya ada 6 fraksi yang menolak hak angket yaitu PPP, PAN, PKS, Demokrat, PKB dan Gerindra. Sedangkan Golkar, PDIP, Hanura dan Nasdem membebaskan anggotanya untuk memilih. Pembentukan Pansus ini menjadi masalah tersendiri. Beberapa Fraksi mengatakan, kalau semua fraksi harus ada di dalam panitia khusus ini atau hanya orang yang setuju dengan hak angket.

Dari pihak golkar dan demokrat, awalnya sudah memberikan surat pemberitahuan ke DPR untuk tidak mengirimkan anggotanya ke anggota pansus. Lalu ditarik kembali dan mengirimkan anggota fraksinya ke dalam pansus. Mereka akan melakukan rapat siapa saja yang akan dimasukan ke dalam panitia khusus hak angket. Jadi ada sedikit perubahan pada fraksi yang awalnya menolak hak angket.

Pihak golkar dan gerindra akan melakukan rapat, siapa yang diutus masuk ke dalam Pansus. Mereka masuk ke dalam Panitia khusus bukan karena menjadi setuju dengan gak angket. Tetapi untuk mengawasi jalannya hak angket terhadap KPK.

Dari pihak fraksi yang setuju dengan hak angket bertujuan untuk kebenaran tentang saksi Hanura dan masalah penyidik KPK Novel baswedan. Dari pihak PKB, PAN, PP, Demokrat dan PKS Masih konsisten untuk tidak mengirimkan anggiota fraksinya ke dalam pansus. Jika semua fraksi tidak mengirimkan anggotanya, maka pansus cacat hukum. Masalah hak angket ini masih akan berlangsung. Ada rapat paripurna yang akan disampaikan langsung oleh setyo novanto untuk membahas masalah pembentukan panitia khusus ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja kelanjutan dari kasus korupsi ektp ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *